Kendal, 18 Oktober 2025 – Pemerintah melalui Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pengecekan langsung terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi solar bersubsidi tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil.
Kegiatan dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, pada Kamis (16/10). Turut hadir Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, serta Kepala DKP Kabupaten Kendal, Hudi Sambodo.
Tinjauan Lapangan dan Kondisi SPBN
Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah kendala yang dihadapi nelayan, seperti genangan rob yang kerap merendam area SPBN serta hambatan administratif dalam proses penerbitan surat rekomendasi pembelian solar subsidi.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nelayan belum sepenuhnya dapat mengakses bahan bakar dengan mudah.
Tina Talisa menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar penyaluran BBM subsidi berjalan efektif.
“Kami ingin memastikan subsidi tepat sasaran. Proses yang sudah baik akan terus dipertahankan, dan kendala yang ditemukan di lapangan akan dicarikan solusinya bersama pemerintah daerah,” ujar Tina Talisa.
Upaya Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala DKP Kendal Hudi Sambodo menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan SPBN dan lembaga terkait untuk memperlancar distribusi solar subsidi.
Menurutnya, tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah SPBN, terutama di wilayah pesisir, serta kondisi rob dan sedimentasi yang mengganggu akses perahu nelayan ke titik pengisian.
Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur pesisir serta memperluas layanan SPBN agar seluruh nelayan bisa mendapatkan solar bersubsidi dengan mudah dan terjangkau.
Komitmen Pemerintah untuk Nelayan
Melalui pengecekan lapangan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa program subsidi solar benar-benar menyentuh nelayan yang berhak. Selain itu, sistem rekomendasi pembelian akan terus diperkuat agar lebih transparan dan efisien.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan nelayan serta mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah pada umumnya.
Tinggalkan komentar